Jurnal Administrasi Negara Vol. II No. 02 Maret 2002
45
STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH
DALAM MENSOSIALISASIKAN
PROGRAM PEMBANGUNAN BAGI MASYARAKAT PERDESAAN
DI ERA OTONOMI
Oleh:
Adam Idris
Adam Idris adalah dosen tetap Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL Unmul
Samarinda.
PENDAHULUAN
Pembangunan adalah merupakan
proses aktivitas yang bersifat kontinyu
dan terencana yang ditujukan untuk
merubah dan meningkatkan kualitas
kehidupan sosial ekonomi ke arah yang
lebih baik dan wajar dari waktu ke waktu.
Secara ideal, pembangunan nasional di
Indonesia bertujuan untuk menciptakan
masyarakat yang adil dan makmur
sebagaimana yang diamanatkan oleh
Pancasila dan UUD 1945.
Ironisnya, sudah setengah abad
lebih Indonesia merdeka, yang secara
politis
telah melewati
tiga
orde
kepemimpinan nasional, mulai dari orde
lama. Orde baru dan orde reformasi,
namun pembangunan nasional
relatif
belum
menampakkan
hasil
yang
maksimal. Bahkan jumlah masyarakat
miskin semakin tahun semakin bertambah
besar, dan kejahatan semakin meraja lela.
Terlebih
lagi
apabila
dilihat
dari
pemerataan prioritas pembangunan antara
desa dan kota, juga masih menampakkan
adanya
ketimpangan
yang
belum
memperoleh
penyelesaian
yang
proporsional.
Kita semua tahu bahwa hingga era
Otonomi Daerah telah menapaki tahun
ketiga di awal tahun 2002 ini, wilayah
Indonesia masih didominasi oleh wilayah
pedesaan, yang mengandung pengertian
bahwa jumlah penduduk terbesar masih
berdomisili di wilayah tersebut. Dengan
demikian apabila prioritas pembangunan
masih dipusatkan di wilayah perkotaan,
itu artinya bahwa masyarakat yang
mampu menikmati hasil pembangunan
jauh lebih sedikit ketimbang yang tergilas
oleh pembangunan.
Ketika
sistem
pemerintahan
Indonesia masih bersifat sentralistik, kita
sering melontarkan kecaman bahwa
ketertinggalan
pembangunan wilayah
pedesaan
merupakan
kesalahan
pemerintah,
karena
perencanaan
pembangunan pada waktu itu mas