1
People and Society Empowerment:
Perspektif Membangun Partisipasi Publik1
Oleh: Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ.2
Latar Belakang
Pembangunan berbasis manusia dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu
konsep yang paling populer dewasa ini. Konsep ini mulai muncul sekitar tahun 1970-an
dan berkembang sepanjang tahun 1980-an hingga akhir 1990-an. Perkembangannya
mungkin tidak dapat dilepaskan dari perkembangan demokrasi yang terjadi beberapa
dekade terakhir. Partisipasi masyarakat (rakyat) dalam proses pembuatan keputusan dan
pemerintahan secara umum, sebagai salah satu prinsip demokrasi, berkembang menjadi
tuntutan yang semakin luas diterima di berbagai belahan dunia. Tuntutan akan partispasi
ini berangkat dari pemahaman bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan dan kekuasaan
sesungguhnya dalam sebuah negara.
Dalam hal pendekatan pembangunan, tuntutan akan partisipasi ini telah mengubah
paradigma mengenai posisi masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat tidak
lagi ditempatkan sebagai objek, tetapi ikut terlibat mulai dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawabannya. Pendekatan ini menyadari
betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan
kemampuan internalnya atas segala sumber daya yang dimilikinya. Model semacam ini
sangat menekankan pentingnya pemberdayaan (empowerment) dan inisiatif rakyat
sebagai inti dari sumber daya pembangunan.
Meskipun secara umum terdapat kesepakatan akan pentingnya pemberdayaan
masyarakat,
namun ada beberapa hal yang menjadi permasalahan untuk
mengimplementasikannya dalam tataran praksis. Permasalahan tersebut khususnya
menyangkut ketiadaan konsep yang jelas mengenai apa itu pemberdayaan masyarakat;
batasan masyarakat yang sukses melakukan pemberdayaan; peran masing-masing
pemerintah, masyarakat dan swasta; mekanisme pencapaiannya; dan sebagainya. Upaya
pemberdayaan masyarakat karena itu menuntut pengelolaan kegiatan secara lebih tepat,
akomodatif, terukur, tertib, akuntabel yang meli