Loading ...
Global Do...
News & Politics
8
0
Try Now
Log In
Pricing
Desakralisasi Kekuasaan atau Sakralisasi Demokrasi? (Kamis, 15 Juni 2006) - Kontribusi dari Aziz Hamid Kekuasaan memang selalu menyihir, sehingga orang bisa berbuat apa pun demi meraihnya. Sejak Adam dan Hawa masih bertelekan di surga, rasanya kekuasaan sudah menyembul dan tampak bertarik tambang ketika iblis ogah mematuhi perintah Tuhan untuk bersujud. Yang terjadi kemudian adalah penjasadan kekuasaan dalam setiap tapak kehidupan manusia, yang bermetamorfosis dalam rupa yang kian rinci, merata, dan menyimaharaja. Lalu, mengapa kekuasaan dalam gerak historisitasnya, hampir-hampir tak pernah menghasilkan ''sesuatu'' yang bisa menyeimbangkan antara ''yang memerintah'' dan ''yang diperintah''. Dalam sejarah, mungkin sulit dipotret peradaban mana yang sukses menghadirkan kesamarataan atau keadilan sejati. Entah itu peradaban yang dibangun dalam pembingkaian filsafat, kepercayaan primordial, dan bahkan agama. Inilah barangkali yang memicu kegelisahan banyak pemikir dan praktisi kebijakan selama ini, ketika membincang kekuasaan yang selalu dipandang tersandung akibat sakralisasi kekuasaan oleh kepercayaan dan agama. Maka, dalam kaca mata ini, yang senantiasa menampak adalah peminggiran rakyat oleh kekuasaan. Untuk itu, banyak penegasan perlunya sekularisasi kekuasaan. Bahwa kekuasaan perlu dilucuti dari sifat supranatural dan diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Kegalauan ini wajar saja membuncah tatkala memandang kekuasaan dalam kerangka politik kebijakan dalam penataan masyarakat. Sedari dulu, kegalauan ini sudah muncul. Ambil contoh Proudhon, peletak dasar sosialisme yang memimpikan adanya kolektivisme utopis melawan sistem individualisme-kapitalis. Tapi, lagi-lagi, pemikiran inipun menjadi usang, karena sulit dioperasikan pada dataran riil masyarakat. Sebaliknya, kini yang berkuasa adalah kekuatan yang memberi keleluasaan terhadap individualisme yang terbingkai dalam demokrasi. Sakralisasi baru Francis Fukuyama pernah melontarkan formulasi gagasannya bahwa sejarah telah berakhir dan bergerak final menuju pada bentuk demokrasi. Di sini Fukuyama mengambil oper pemikiran dialektika Hegelian dan meyakini bahwa demokrasi yang berarti kapitalisme merupakan puncak sintesis sejarah umat manusia. Tak ada lagi ruang kritisasi atau perlawanan. Yang ada hanyalah penerimaan secara tulus terhadap demokrasi. Tak ayal, demokrasi telah beringsut menjelma menjadi ''kekuasaan baru'' yang memukul semua paham-paham yang membelenggu kebebasan manusia. Selanjutnya, demokrasi menghasilkan konsep civil society yang lahir pada masa aufklarung, sebagai perlawanan atas otoritarianisme. Konsep ini dikembangkan lanjut oleh De Tocqueville sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara. Menurut Antonio Gramsci (1971), diskursus masyarakat sipil ini tidak bisa dilepaskan dari kritik atas kapitalisme global di tengah-tengah hegemoni negara-negara adikuasa. Karena itu, masyarakat sipil identik dengan gerakan rakyat sebagai aksi kontrahegemoni. Dalam hal ini, bukan soal keabsahan civil society, tetapi adanya fakta perubahan fundamental yang dihasilkan oleh demokrasi yang senantiasa bersanding dengan kekuatan kapitalisme. Kekhawatiran selalu ada, apabila euforia demokrasi yang terlalu riang, sehingga bisa-bisa membentuk semacam ''phantasmagoria'', mimpi-mimpi indah yang berakibat hilangnya kesadaran kritis terhadap by product demokrasi. Maka analisa bukan lagi berkutat pada soal apakah tradisi atau agama bisa mendukung percepatan demokrasi. Analisa yang demikian ini sudah lama dilakukan, taruhlah seperti yang dilakukan oleh Weber dengan etika Protestan-nya atau Werner Sombart dengan etika Yahudi-nya. Keduanya memang sama-sama menghasilkan simpulan bahwa ajaran agama ternyata bisa diberdayakan untuk mendukung modernitas. Di sebelah kenyataan lain, lahirnya masalah baru tentang kekuasaan. Dewasa ini, kekuasaan lebih menampak dalam sosok kekuasaan kapital. Kekuasaan kapital ini kinerjanya punya dampak mendalam pada hidup mati suatu masyarakat. Menurut Herry Priyono (dalam Esei-Esei Bentara, 2003), dalam proses menjinakkan Leviathan lama (negara), telah lahir Leviathan baru yaitu modal. Kita sudah menciptakan kendali demokrasi bagi kekuasaan negara, namun gagap untuk mereka-reka kendali yang semacam bagi kekuasaan kapital. Kenyataan inilah yang dibawa serta oleh demokrasi. Kekuasaan modal telah menghiasi sepenuhnya dalam ornamen praktik demokrasi. Tak heran bila kemudian kalau kita mau jujur rakyat tak terlalu meresahkan apakah negara telah melaksanakan demokrasi, atau sekularisasi perlu ditegakkan dalam rangka peningkatan eskalasi demokrasi. Bagi kebanyakan rakyat, yang paling mendesak adalah keadilan dan kemakmuran. Menguatnya kompetisi dalam pencapaian materi telah menciptakan episteme masyarakat betapa pentingnya kecukupan materi dibanding hal-hal yang sifatnya immateri. Belum lagi, menyangkut menjamurnya korupsi, premanisme, dan segala bentuk deviasi lainnya, sehingga kian menancapkan apatisme rakyat terhadap langkah-langkah reformasi menuju demokrasi. http://www.icmi.or.id/ind - ..:: ICMI - Ikatan Cendekia Muslim Indonesia ::.. Powered by Pacific Link, www.pacific.net.id Generated: 23 February, 2007, 09:03 Demikian halnya, paradoksal yang melilit demokrasi. Dalam iklim demokrasi justru membawa dampak sertaan berupa kebebasan yang seakan tiada batas, dari yang masih wajar hingga di luar kewajaran. Penindasan, genocide, dan penaklukan atas nama demokrasi masih saja melumuri kehidupan umat manusia. Tentu ini menimbulkan pertanyaan lanjut, apakah sakralisasi demokrasi akan bisa membawa umat manusia pada keluhuran martabat? Wisdom Karena itu, bukannya kembali mempersoalkan kepercayaan lama dan agama dalam keseiringan dengan demokrasi. Apa yang terpendam dalam kepercayaan dan agama sesungguhnya adalah wisdom dan ''cagar laku'' yang bisa dikembangkan sebagai modalitas dalam membangun masyarakat adiluhung, serempak juga sebagai wahana resistensi atas porak-porandanya moralitas. Ditilik dari kekuatan modernitas sendiri mencuplik Giddens (1990)terdapat unsur kelembagaan yang melingkupinya yakni kapitalisme, industrialisasi, kekuatan militer, serta kontrol atas informasi dan aktivitas sosial. Unsur-unsur tersebut selalu bertalian pula dalam gerak demokrasi. Karenanya, maju mundurnya demokrasi tidak bisa dibebankan pada kepercayaan dan agama. Kasus invasi Amerika ke Irak adalah bukti nyata kekuatan militer telah menjadi kekuasaan pemaksa atas nama demokrasi. Begitupun, kontrol informasi dan sosial yang masih saja menjadi alat penekan terhadap gagasan-gagasan kritis. Dalam wilayah keislaman, sudah lama mengorbit pemikiran yang senantiasa hendak merekonstruksi ulang bangunan ajaran agama (tajdid min al-dakhil). Ikhtiar ini dilakukan dengan memilih dan memilah mana yang built in ajaran agama dan mana yang baur dengan tradisi yang pasif, stagnan, atau bahkan destruktif. Ini menunjukkan bahwa agama bukan semata dipahami secara verbal, tetapi sebagai landasan invensi, upaya penemuan yang terus menerus dalam menggapai pemaknaan baru. Dan ini, berlaku juga pada demokrasi yang tidak harus dipahami secara mutlak, melainkan invensi, sehingga tidak terjungkang pada sikap pensakralan. Ternyata, demokrasi sendiri dipraktikkan di berbagai negara dengan segala modifikasinya.Ikhtisar: Fukuyama menyatakan sejarah telah berakhir dan bergerak final menuju bentuk demokrasi. Fukuyama mengambil oper dialektika Hegelian yang meyakini demokrasi yang berarti kapitalisme merupakan puncak sintesis sejarah umat manusia. Tapi masalah baru kemudian lahir, karena kekuasaan saat ini lebih menampak pada sosok kekuasaan kapital. Kendali demokrasi bagi kekuasaan negara sudah diciptakan, tapi gagap mereka-reka kendali bagi kekuasaan kapital. Apa yang terpendam dalam kepercayaan dan agama sesungguhnya adalah wisdom dan ''cagar laku'' yang bisa dikembangkan sebagai modalitas dalam membangun masyarakat adiluhung. Juga sebagai wahana resistensi atas porak- porandanya moralitas.(Said Aqiel Siradj Ketua PBNU ) http://www.icmi.or.id/ind - ..:: ICMI - Ikatan Cendekia Muslim Indonesia ::.. Powered by Pacific Link, www.pacific.net.id Generated: 23 February, 2007, 09:03
